Barang (kecuali makanan) yang dikembalikan ke dalam negeri dalam kondisi asli dalam enam bulan sejak ekspor karena tertahan atau retur akan dibebaskan dari bea masuk, PPN impor, dan pajak konsumsi.

Seiring pelonggaran pembatasan pandemi, perdagangan elektronik lintas negara mendapat dukungan kebijakan baru agar penjual dapat berekspansi ke luar negeri dengan lancar dan menunjukkan vitalitas baru perdagangan luar negeri.

Untuk menurunkan biaya retur ekspor e-commerce lintas negara dan mendukung perdagangan baru, Kementerian Keuangan, Administrasi Umum Bea Cukai, dan Administrasi Perpajakan menerbitkan Pengumuman Kebijakan Pajak Retur Ekspor E-commerce Lintas Negara (No. 4 dari 2023) (selanjutnya disebut sebagai "Penyampaian").

Menurut laporan, di masa lalu, perdagangan elektronik lintas batas telah menghadapi masalah "kembalian yang sulit". Sebagai contoh, untuk aplikasi konsumen luar negeri kembali, metode pengendalian pedagang umumnya dibagi menjadi dua kasus:

1, untuk barang berharga satuan rendah, meski sebagian dapat dijual kembali, keterbatasan tenaga tim luar negeri dan tingginya biaya operasi membuat perusahaan memilih pemusnahan melalui perusahaan logistik atau gudang luar negeri, kehilangan nilai barang sekaligus menanggung biaya pemusnahan.

2, untuk barang mahal atau besar yang tidak dapat dijual ulang atau perlu perbaikan komponen, biasanya dipertimbangkan pengembalian ke dalam negeri melalui impor ke daratan atau Hong Kong untuk diambil pedagang; selain ongkos angkut, mungkin timbul bea masuk dan biaya lain.

Menurut “Pengumuman” terbaru, barang (kecuali makanan) yang diekspor dengan kode pengawasan e-commerce lintas negara (1210, 9610, 9710, 9810) dan dikembalikan ke Tiongkok dalam kondisi sama dalam enam bulan sejak ekspor karena tertahan atau retur akan dibebaskan dari bea masuk, PPN impor, dan pajak konsumsi.

Bea ekspor yang dipungut saat ekspor akan dikembalikan, sedangkan PPN serta cukai ditangani menurut ketentuan pajak terkait pengembalian barang penjualan domestik. Barang ekspor kode pengawasan 1210 perlu kembali domestik dalam 6 bulan sejak keluar kawasan pengawasan khusus atau pusat logistik berikat Tipe B.

Karena itu, kebijakan baru ini merupakan kabar baik bagi kebanyakan penjual: untuk e-commerce lintas negara, baik barang yang diretur konsumen luar negeri maupun stok lambat terjual di gudang luar negeri, selama diperlukan dan sesuai ketentuan dengan bahan penjelasan terkait, diperkirakan dapat dikembalikan ke dalam negeri tanpa tambahan biaya pajak.